EKSISTENSI WAKIL RAKYAT UNTUK TRANSFORMASI AKHLAK BANGSA

Seorang filosuf bernama Kahlil Gibran pernah menyatakan, “Bahwa orang yang paling baik bagi generasi penerusnya adalah orang yang mampu menabur benih, mengayam rotan dan menyusun bata. Dan, bukan orang yang menjadikan politik sebagai mata pencaharian.”

Demikianlah pembuka kata pengawal kalimat dalam tulisan ini, sebagai bentuk refleksi terhadap kinerja Dewan di pusat dan daerah dalam menata kehidupan kebangsaan dalam tingkat pusat atau daerah.
Berbicara otonomi daerah (atau mandat yang diperluas) adalah merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara yang senantiasa memberikan kedaulatan di tangan rakyat, hal ini merupakan bentuk pemberdayaan daerah supaya adanya keadilan dalam membagi ”kue” pembangunan dan supaya anak bangsa tidak menjadi ”tamu” di rumah sendiri. Walaupun terkadang otonomi daerah justru melahirkan “raja-raja” kecil di daerah dan pembagian “kue” pembangunan hanya pada kroni-kroni tim kampanye sang penguasa daerah.

Siapa Dewan Rakyat?
Menurut WJS Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, bahwa Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dengan jalan berunding.
Dari konteks pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa Dewan merupakan wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi, sehingga rakyat mendapat keputusan yang jelas serta akurat, sehingga rakyat merasakan dirinya terwakili di parlemen rakyat tersebut. Bukan wakil partai politik yang merasa diri sebagai wakil rakyat.
Secara umum Dewan Rakyat yang diinginkan adalah Dewan yang mampu manunggal dengan rakyat. Bukan Dewan yang kerjanya hanya datang, duduk, diam, dengar dan duit (5D). Namun yang menjadi dambaan adalah Dewan yang membela kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, keluarga, pejabat serta partainya.

Potret Dewan Pra Otonomi Daerah
Dapat dilihat baik pada masa orla, orba dan orde reformasi serta orde globalisasi, bahwa Dewan masih menganggap dirinya adalah wakil parpol dan bukan wakil rakyat. Sehingga Dewan tidak mempunyai kepercayaan diri dalam jabatan yang diembannya sebagai anggota Dewan. Hal ini dapat dilihat dalam potret Dewan yang dalam kenyataannya sangat tidak cerdas, karena mereka akan bergerak apabila ada aspirasi masyarakat secara formal seperti aspirasi yang disampaikan dalam aksi demontrasi massa ke DPRD maupun DPR RI, dan merekapun punya prinsip untuk bisa berapologi dengan massa demontrasi supaya terkesan menjadi wakil rakyat yang senantiasa memperhatikan rakyatnya, atau selalu berargumentasi “Atas Nama Rakyat” yang sebenarnya tidak jelas jungrungannya.
Lembaran potret yang lainnya dapat dilihat, dimana masih kuatnya ’tarikan’ eksekutif terhadap legislatif. Sehingga legislatif merasa santai karena dominasi eksekutif, dan dalam potret ini dapat dilihat bahwa Dewan cenderung punya rasa takut kepada eksekutif. Padahal seharusnya Dewan dalam satu sisi adalah badan yang lebih tinggi dari pada eksekutif. Dan, secara kasatmata dapat dilihat bagaimana kinerja Dewan yang cenderung kurang dinamis karena gerakannya apabila ada aksi massa. Walaupun ada yang kritis dan vokal itu hanya “sandiwara” yang skenarionya sudah bisa ditebak pangkal dan ujungnya. Maka hal tersebut terkadang memuakkan dan melelahkan, apalagi menjadi berita khusus dan terhangat di media masa.
Kalau diperhatikan saat sekarang ini maraknya pergantian pimpinan desa. Namun, perda tentang pemerintahan desa belum dikeluarkan dan dalam kasus ini cenderung masih memakai Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang penuh dengan ganjalan-ganjalan yang meresahkan masyarakat. Sehingga otonomi hanya menambah permasalahan. Karena demokrasi yang belum melihatkan keberpihakannya untuk mensejahterakan rakyat, tapi hanya mensejahterakan kaum elit legislatif dan eksekutif.

Kinerja Dewan dan Keterwakilan Rakyat
Melihat dan menyaksikan meningkatnya kekritisan masyarakat, Dewan tidak dapat lagi hanya 5 D saja, tetapi harus betul-betul menjadi wakil rakyat walaupun mereka dipilih melalui mekanisme parpol. Apabila Dewan hanya 5 D pada saat pemilu yang akan datang orang tersebut tidak mendapat simpati rakyat dan partainya tidak laik dan layak “dipasarkan” pada rakyat. Dan, motivasi rakyat pun kian berkurang pada Dewan karena merasa tidak terwakili oleh Dewan dari parpol tersebut. Di sinilah eksistensi demokrasi dipertanyakan. Apakah demokrasi untuk mengsejahterakan rakyat atau hanya siasat petinggi negara untuk mendikte rakyat.
Era otonomi daerah, pengawasan terdiri dari pimpinan instansi, Inspektorat, masyarakat (termasuk mahasiswa, LSM dan pers) serta DPRD adalah sangat urgens sekali. Maka apabila kinerja Dewan tidak dinamis. Maka Dewan itu akan mendapat kesulitan sendiri. Namun, yang cukup memprihatinkan adalah banyaknya manusia yang mempunyai gejala psikologis yaitu split of personality (kepribadian yang retak) dan banyak yang berwajah ganda serta hati yang mendua. Ini adalah sebuah dilema antara kuatnya tarikan pejabat serta arus massa masyarakat. Dan, yang sangat penting adalah kejujuran dalam seleksi calon anggota legislatif (caleg). Supaya caleg jangan didominasi oleh orang-orang berduit atau terjadinya ’terorisme politik’ yaitu money politic serta ”surat sakti” dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya Dewan yang baik.
Hal di atas sejalan dengan pernyataan Nurcholish Madjid yang disunting oleh Budhy Munawar-Rachman dan Elza Peldi Taher, @dileCaknur: Banyak Jalan Menuju Tuhan, Buku kedua: D-I, yang menyatakan:
Demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua pemeranserta (partisipasi), dan tidak dibenarkan untuk dierahkan pada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapapun wasesa-nya (wise-nya) orang itu. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokrasi hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apapun dan bagaimanapun sebagaian mendominasi keseluruhan.

Dengan demikian, Dewan dalam otonomi daerah harus memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat, PAD serta kedamaian masyarakat, bukan hanya memikirkan berapa gaji yang akan diterima supaya modal dapat kembali, atau membuat aturan untuk memperkaya diri serta ‘berselingkuh’ dengan eksekutif untuk mendapatkan jatah proyek dan ‘kue’ pembangunan lainnya.
Dalam kehidupan ini semua manusia tahu kebaikan. Namun, sangat langka dan sulit untuk mendapatkan manusia yang mampu berbuat untuk kebaikan. Dan, manusia tahu keburukan, namun sedikit sekali yang dapat menghindarkan dirinya dari keburukan. Maka untuk menjadi wakil rakyat pun harus tahu niat apa yang ingin diperbuat untuk rakyat atau hanya menjadikan politik sebagai mata pencaharian, dan kinerja seperti itu merupakan orang-orang yang paling buruk untuk generasi penerusnya. Karena mewakili nafsu dan syahwat keserakahannya, tanpa dipandu nalar dan etika al-Qur’an dan as-Sunnah tapi lebih kepada budaya sekulerisme, hedonisme, glamorisme dan premisivisme.
Kita berharap semoga kinerja Dewan terus dinamis serta betul-betul terjun ke masyarakat untuk meminta aspirasi masyarakat, bukan hanya di gedung rakyat menanti orang demo. Kita pun mengharapkan Dewan dapat mengumbar benang-kusut persoalan anak bangsa saat ini.
Maka Dewan Yth realisasikan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kedepankanlah sikap Islami dan berwawasan Qur’ani bagi wakil rakyat yang beragama Islam, supaya negeri ini menjadi aman, damai dan sentosa.
Yang harus menjadi catatan penting bagi wakil rakyat adalah:
Demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif.

Wahai diri! Sadarilah akan dirimu sendiri. Sesungguhnya kita berada di depan ”kamera” Ilahi, Rabbi. Saatnya kader umat yang bersikap Islami dan berwawasan Qur’ani untuk menjadi wakil rakyat yang berpihak pada rakyat dhuafa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *