ETIKA ISLAMI DALAM DEMOKRASI POLITIK

        Pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sebuah proses demokratisasi. Dengan proses demokratisasi, sebuah negara maupun daerah diyakini dapat melakukan pengkhidmatan dalam membangun bangsa maupun daerahnya sesuai dengan aspirasi rakyat yang berperan aktif secara berkelanjutan, aman dan beretika. Dan, dengan proses demokratisasi yang tertata rapi itu pula, pemerintah dapat “mengembala” rakyatnya dengan baik. Sebab hak-hak rakyat dijamin dan terlindungi. Bila ini terwujud, maka rakyat dengan mudah mengapresiasikan diri dalam mengembangkan pusat keunggulan yang dimiliki, yakni daya kritis, daya kreativitas dan daya inovatif.

            Bila proses demokratisasi tidak berjalan baik, maka  terjadilah konflik yang bersifat vertikal, antara rakyat dengan pemerintah, maupun konflik horizontal antara rakyat (plus) dengan rakyat (minus). Hal ini tampak sekali cara bangsa ini menyikapi “hajatan” pilkada di berbagai daerah. Dimana banyak diwarnai dengan demonstrasi, bahkan sampai kepada perilaku anarkis yang menelan korban jiwa.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah demokrasi yang dibesar-besarkan merupakan pilihan sadar para pendiri republik ini? Inilah penting mengembalikan persoalan kebangsaan dalam nalar dan etika al-Qur’an dan as-Sunnah, supaya pilihan demokrasi tidak kebablasan atau terkesan hanya demokrasi yang mengadopsi mentah-mentah dari asing tanpa mempertimbangkan keyakinan agama masyarakat Indonesia yang Islam. Atau demokrasi Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri negara sedang diuji dalam sistem demokrasi era moderen?

Mewaspadai Sikap Etnosentris dan Primordialisme yang Berlebihan

            Dalam “hajatan” pilkada, tidak jarang yang sering menonjol antara massa kandidat adalah sikap etnosentris dan primordialisme yang berlebihan. Sehingga sikap tersebut menjadi bara api dalam sekam. Etnosentris merupakan sikap fanatisme terhadap suku bangsa, ras, atau golongan masing-masing. Dan merupakan suatu sikap yang menilai kebudayaan masyarakat lain (selain golongannya), dengan menggunakan “kacamata kuda budayanya” sendiri (Istilah Ahmad Syafii Maarif), sehingga ia menganggap kebudayaannyalah yang lebih hebat, tinggi dan benar. Memang cenderung penilaian yang subjektif dan perilaku yang eklusivisme.

Padahal Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. Al-Hujurat {49}: 13)

            Sikap etnosentris mempunyai sisi positif maupun negatif. Adapun sisi positifnya adalah: (1) Dapat mempertinggi semangat patriotisme suku bangsa, dimana anggota suku bangsa merasa bagian dari suku bangsanya; (2) Mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, karena ia merasa memiliki suku bangsa; (3) Menumbuhkan rasa cinta tanah air, sebab anggota suku bangsa tidak mau integritas bangsanya diusik oleh bangsa lain; (4)  Menjaga stabilitas dan keutuhan budaya. Dimana anggota suku bangsa bebas mengapresiasikan kebudayaan yang dimilikinya, tanpa harus malu dengan budaya yang telah diwariskan generasi sebelumnya.

            Apabila sikap positif itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu rasa nasionalisme sebagai bangsa akan berjalan dengan baik. Namun sering yang terjadi justru dampak negatif yang bersifat ke dalam tubuh bangsa sendiri. Sehingga terjadilah konflik dan disintegrasi. Karena ego suku dan daerah bersifat nasabiyah.

            Adapun sikap negatif dari sikap etnosentris adalah: (1) Menghambat proses integrasi dan asimilasi. Dimana suatu suku bangsa merasa sukunya yang punya hak di wilayahnya, sehingga anggota suku menolak orang dari suku lain yang ingin berasimilasi dengan suku tersebut; (2) Menghilangkan objektivitas iptek, dimana suku bangsa menolak pembaharuan yang datang dari luar suku bangsanya; (3) Memperbesar tumbuhnya konflik antargolongan, ras dan suku bangsa, karena tidak terjadi adaptasi budaya; (4) Terhambat hubungan antarperadaban, karena sikap eklusivisme.

            Sikap etnosentris secara faktual dapat dilihat. Dimana masing-masing merasa suku bangsanyalah yang berhak memimpin, mereka bersikap seperti “Garong” yang siap menghabisi suku bangsa manapun yang menghambat atau yang mengalahkan kandidatnya. Sehingga terjadilah perang “lautan” batu, pengerusakan fasilitas negara, pembakaran kantor KPUD, intimidasi dan kriminalitas terhadap massa kandidat yang lain, serta perilaku ke-”garong”-an lainnya.

            Sikap kesukuan (nasabiyah) lainnya adalah primordialisme. Primordialisme adalah berasal dari kata primus (artinya pertama) dan ardia (artinya mulai menenun). Jadi primordialisme dapat diartikan sebagai “pancangan” atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang sejak semula lekat pada diri individu (yang dibawa sejak lahir) oleh seseorang dalam komunitas (kelompoknya), kemudian berkembang luas.

            Secara subtansi, yang melatarbelakangi adanya sikap primordialisme adalah: (1) Adanya nilai yang diyakini yang berhubungan dengan ajaran luhur, seperti: pandangan hidup (ideologi) organisasi, parpol, komunitas, dan lain sebagainya; (2) Adanya perasaan “istimewa” individu dalam kelompok (parpol, organisasi, komunitas/paguyuban)nya; (3) Adanya sikap untuk mempertahankan keutuhan kelompok (parpol, organisasi, komunitas/paguyuban dan sejenisnya) dari yang di luar parpol, organisasi, komunitas/paguyuban mereka.

            Dalam pilkada sikap primordialisme sering diapresiasikan secara berlebihan. Seperti saling merobek gambar parpol, merusak spanduk kandidat, membakar bendera dan segala bentuk atribut kelompok lain yang menjadi saingan kompetensi “hajatan”. Sikap-sikap yang berlebihan itulah yang menjadi konflik horizontal antarsesama massa kandidat.

Pilkada dalam Dimensi Hati Nurani

            Sejujurnya harus diakui, kebanyakan rakyat atau massa pemilih mempunyai sikap ketergantungan dengan figur dan uang kandidat yang mereka jagokan. Sikap kandidat yang provokatif serta dibarengi dengan uang (money politic), yang diberikan kepada massa pendukungnya, sering memunculkan konflik dalam berbagai pilkada yang telah dilaksanakan di berbagai daerah.

            Di sinilah dibutuhkan kedewasaan para kandidat dalam menyikapi kemenangan dan kekalahan dalam “hajatan” pilkada. Idealnya para kandidat memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada massanya. Untuk itu seharusnya kandidat bersikap arif, yakni menang dengan bermartabat; tanpa money politic, manipulasi (pengelembungan suara), serta tanpa berprilaku “premanisme” dengan menggunakan “kaki-tangan” seperti geng motor dan geng “Garong-Star”. Dan begitu pula dengan yang kalah, harus kalah terhormat. Jangan menjadi “pecundang”; yang siap menang tapi tidak siap kalah.

            Pilkada damai merupakan sebuah sikap bermartabat dan terhormat. Dimana masing-masing pihak siap menang dan siap kalah, antara kandidat mematuhi etika diri dan moral politiknya, penyelenggara pemilu (KPUD, PPK, KPPS dan sejenisnya) berlaku jujur dan adil (jurdil), rakyat menggunakan hak pilihnya dengan langsung, umum, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil), begitu pula dengan pemantau pilkada, panitia pengawas pemilu (panwaslu). Dan tak kalah pentingnya adalah sikap pejabat pemerintah yang netral, supaya tidak terjadi “oknum” pejabat atau mantan pejabat yang leluasa menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, biaya perjalanan, gedung pemerintah, dan lain-lain) untuk kegiatan kampanye serta terjaga nertalitas aparat keamanan dan PNS. Sehingga menumbuhkan kecemburuan kandidat lainnya.

            Disinilah letak kearifan pejabat dan mantan pejabat. Dimana sikap jujur ditunjukan dengan mengembalikan fasilitas negara yang bukan hak miliknya. Dan ketika menjadi mantan pejabat, lalu ikut dalam “hajatan” pilkada, ia menyamakan dirinya dengan kandidat lainnya. Yakni tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan maupun parpol yang mengusung dirinya. Sebagaimana yang pernah dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW, para tabi’in serta para pendiri bangsa Indonesia.

            Maka sudah saatnya pemimpin jujur, bernurani, antistatus qua dan reformis serta berwawasan Qur’ani dan bersikap Islami untuk memimpin negeri ini. Supaya biduk negeri ini tidak digerogoti para oportunis, yang sudah “tumpul” akal sehatnya dan telah “tiarap” hati nuraninya di tengah hinggar-bingar kehidupan materialisme, hedonisme, glamorisme, kapitalisme dan neolibralisme serta premisivisme. Dan bukan zamannya kader umat Islam yang berwawasan Qur’ani menjadi penonton di pinggir lapangan kebangsaan. Karena perahu bangsa telah retak dan akan tenggelam, apabila bangsa ini terus dipimpin para oportunis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *