KEMERDEKAAN DALAM DIMENSI KEMANUSIAAN DAN KEINDONESIAAN

Oleh : Indra Mustika, S.Sy
Sudah 72 tahun lebih Indonesia merdeka sejak diproklamasikan teks kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno, bertempat di Jln. Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, yang pada waktu itu sebagai rumah tempat tinggal Soekarno. Ibarat Kilat, Prokalamasi ini menjalar ke seluruh pelosok tanah air yang disambut dengan gagap gempita oleh seluruh rakyat. Dalam proses perjalanan negeri ini, dari sejak kemerdekaan sampai pada kekinian, berbagai dinamika menemani bangsa ini dalam berpikir dan berikhtiar untuk pengewajantahan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia.
Jauh sebelum Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu para pendiri bangsa sudah berbicara tentang dua kekuatan nasional kembar yang tidak bisa dipisahkan: Nasionalisme politik dan Nasionalisme ekonomi. Nasionalisme politik bertujuan untuk mengubah status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, dan cita-cita mulia itu telah tercapai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tonggak 17 Agustus adalah deklarasi lahirnya sebuah Negara baru di gugusan kepulauan Nusantara; negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh. Sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudera, dengan daya tarik kekayaan sumber daya yang berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka jadilah Nusantara sebagai tamansari peradaban dunia.
Sekalipun harus bertempur selama empat puluh tahun antara 1945-1949 dalam kancah revolusi nasional, karena penjajah Belanda masih tidak mau hengkang dari negeri ini, akhirnya dengan korban yang tidak sedikit, kita menang. Belanda baru pada Desember 1949 bersedia mengakui negara lagi. Konstelasi politik global telah berubah secara drastic, system penjajahan harus diakhiri. Atau dalam ungkapan pembukaan UUD 1945 :’’ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikeadilan.’’
Dengan kemerdekaan bangsa ini, nasionalisme politik tidak berarti telah rampung dengan tugasnya. Sama sekali belum, karena untuk mengisi kemerdekaan bangsa nasionalisme ekonomi. Fasal 33 UUD 1945 (sebelum amademen) dengan tepat memberi dasar konstitusional untuk nasionalisme ekonomi ini. Di bawah Bab XIV tentang kesejahteraan social, Pasal 33 itu memerintahkan : (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Nasionalisme politik masih cita-cita bangsa yang jauh dari kenyataannya, tidak hanya kewibawaan bangsa yang telah tergadai oleh kekuatan politik asing, namun juga, tereduksinya rasa nasionalisme bangsa, ketika akhir- akhir ini tahun 2017 kita dipaksa melihat Indonesia dan “perang” melawan radikalisme serta golongan anti pancasila. Baik yang mendeklarasikan Khilafah hingga formalisasi syariat Islam atau melembagakan bentuk Keislaman. Hiruk pikuknya persoalan bangsa dalam dimensi Nasionalisme politik juga terlihat ketika Pilkada DKI Jakarta, tatkala ahok non Islam mencalon sebagai Gubernur ternyata membangun reaksi kaum radikalisme yang mengataskan agama, dengan jargon”Muslim tidak boleh memilih Pemimpin Kafir”. Hingga akhir cerita ahok masuk penjara karena “penistaan agama” yang ditetapkan oleh pengadilan.
Indonesia tidak boleh rusak oleh golongan apapun dan oleh siapapun, dasar keindonesiaan kita Pancasila sudah final tidak boleh ditukar, sekalipun saat ini sudah banyak yang ingin mengrongrong Indonesia baik dari belakang maupan dari depan. Sekalipun ketimpangan ekonomi yang melipatgandakan kemiskinan terjadi, slogan keadilan ”tajam kebawah tumpul keatas” masih ada namun kenyataannya juga diperagakan oleh sebagian pengadilan yang tidak berkeadilan. Tetaplah Pancasila menjadi dasar negara yang mampu mempersatukan keragaman suku, etnis, puak, agama, adat dalam payung Keindonesiaan dan cita-cita bersama kebangsaan.
Ironisnya, sila kelima Pancasila berupa:”Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang antara lain dijabarkan dengan rinci dalam pasal 33 itu tidak berjalan mulus setelah batang usia republic ini 72 tahun, dalam pandangan dan berbagai tulisan buya Syafii Maarif mengatakan bahwa sila kelima sudah menjadi yatim piatu dan ditelantarkan oleh bangsa ini. Persoalan keadilan memang harus terus di iktiarkan tanpa putus asa, sekalipun banyak “mafia” pengadilan bergentayangan disetiap penegakan hokum dan menjadikan supremasi hokum berkenyataan.
Keletihan bangsa ini terlihat dari komplikasi penyakit bangsa yang hampir mendekati stadium 4, karena masih berjalan lingkaran “kesetanan” dalam percaturan politik, ekonomi, legislasi, bahkan di institusi keagamaan hampir menjadi lumbung korupsi, sungguh ironi negeri merdeka ini. Ini sebuah kelalaian konstitusional yang harus dikoreksi secara berani dan tegas, jika kita memang ingin melihat bangsa ini benar-benar merdeka 100% sebuah ungkapan yang selalu diteriakkan Tan Malaka di masa revolusi kemerdekaan.
Sekarang kita meyadari bahwa kita belum merdeka 100 % seperti apa yang diterikan oleh Tan Malaka, nasionalisme ekonomi telah lama dibungkam oleh perusahaan-perusahaan asing dengan modal hampir tanpa batas atas penguasaan mereka di ranah perbankan, pertambangan, telekomunikasi, perkebunan, dan jangan lupa di industri asuransi jiwa terutama.
Data dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah masyarakat miskin berdasarkan propinsi secara keseluruhan sebanyak 28,41 juta (Maret 2016). Jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa, sebesar 15,31 juta jiwa. Sementara sisanya tersebar di Sumatera 6, 31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, Pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan sebesar 0,99 juta jiwa. Tren kesenjanganpun memburuk, walau indeks gini secara keseluruhan mengalami peningkatan.
Kemudian kita lihat lagi selintas perusahaan asuransi. tulisan wan ulfa Nur Zuhra dalam medsos di bawah judul “ asing mencengkram industri asuransi jiwa” (26 juli 2016) membeberkan betapa dahsyatnya gurita asuransi asing itu menguasai industry perasuransian Indonesia. Dikatankan bahwa dari total asset asuransi jiwa senilai Rp. 368,5 Triliun, sebesar 74,37 % adalah milik asing, seperti P.T. Prudential Life Assurance (berasal dari Inggris), P.T. AIA Financial (Hong Kong), P.T. Assuransi Jiwa Manulife Indonesia (Kanada), P.T. Asuransi Allianz Life Indonesia (Jerman), dan berapa lagi milik bangsa timur jauh lainnya seperti P.T. Great Eastern Life Indonesia, P.T. Hanhwa Life Insurance Indonesia, dan P.T. Tokio Marine Life Insurance.
Di sisi lain, ada dua perusahaan asuransi milik orang Indonesia: P.T. Asuransi Jiwa Bumiasih dan P.T. Asuransi Jiwa Nusantara telah dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permintaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akibatnya, yang menjadi korban adalah para pemegang polis yang telah membayarkan premi sebelumnya menjadi hangus begitu saja. Kasus ini telah semakin memperburuk citra perusahaan asuransi local, pada asuransi milik Nasional itu masih ada yang bagus, seperti P.T. Asuransi Wahana Tata dengan 70 kantor dan 1200 karyawannya diseluruh Indonesia. Kemudian P.T, Asuransi Bumi Putera 1912, industry asuransi tertua di Indonesia, nafasnya sedang senin-kamis. Semoga pembenahan total yang sedang berjalan sekarang terhadap asuransi ini akan bisa menyelamatkan perusahaan ini yang dulu adalah Ikon di dunia asuransi nasional. Angka penguasaan tanah 93 % itu adalah sebuah lampu merah tanda bahaya serius, dibagi antara konglomerat Indonesia dan asing berbanding menjadi 80%; 13%. Lalu yang tersisa untuk rakyat Indonesia lain yang jumlahnya lebih dari 250 juta hanya tinggal 7 %.
Indonesia yang Indonesiawi menjunjung tinggi perikemanusiaan, dengan mengedepankan kemanusiaan di atas peraturan, Indonesia di bangun untuk dimensi kemanusiaan, melindungi kemanusiaan, memanusiakan manusia, mengangkat harkat martabat kemanusiaan, menghapus penjajahan kemanusiaan, melawan penindasan kemanusiaan, ikut terlibat menciptakan perdamaian kemanusiaan. Nalar kemanusiaan harus hidup dalam keberpihakan, membela kaum lemah dan terlemahkan, teruslah merawat nalar kemanusiaan. Ketika kita kembali membaca cita-cita bangsa Indonesia tercermin dalam pancasila yang di keluarkan dari otak soekarno, bagaimana soekarno menggambarkannya kita lihat di bawah ini :
Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar Falsafah
Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia
Dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila itu.
Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita
Melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun
Yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri.
Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama.
Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri.
Oleh karena pada hakekatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya.
(Soekarno, 1958)
Kemerdekaan dalam dimensi kemanusiaan sudah menjadi gagasan pendiri bangsa dalam rumusan Pancasila, nilai dan makna melintasi zaman, dan 1000 tahun kedepan berawal hitungan ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Yang dipikiran tokoh bangsa adalah tentang kemanusiaan Indonesia bahkan perikemanusiaan universal. Namun dengan melihat cita-cita bangsa hingga realita kebangsaan saat ini, sungguh menyanyat hati, jauh kesenjangan terjadi, dari persoalan ekonomi hingga persoalan birokrasi, dari persoalan pendidikan hingga persoalan ketimpangan, dari persoalan kepemimpinan hingga persoalan ketidak adilan, dari persoalan moral hingga persoalan obral kebangsaan, bahkan hampir “stres’ kita mengurut persoalan kebangsaan.
Kita belum merdeka 100 %, membangun kemerdekaan dan mengisinya harus mencipatkan nilai-nilai moral yang berprilaku baik dan jujur, agama harus menjadi moral kebangsaan namun jangan disalah artikan, agama tidak boleh dijadikan alat perpolitikan bahkan terlembagakan, agama harus menjadi moralnya, tidak ada diskriminasi ekonomi, pengadilan harus berkeadilan, kebijakan negara harus atas dasar kepentingan rakyat, serta terbangunya paradigma masyarakat cerdas.
Prof. Ahmad Syafii Maarif, dimuatkan dalam buku Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan kemanusiaan : Terlalu banyak penyimpangan dan bahkan kejahatan moral yang kita lakukan, tidak jarang atas nama Tuhan. Ini tidak lain dari perbuatan orang yang membajak Tuhan untuk kepentingan rendah sesaat tampa rasa dosa dan menyesal. Pemandangan yang tidak elok ini tidak boleh diperagakan terus, sebab pasti akan memuakan orang yang berpikir jernih dan dalam, apapun agama dan sukunya… Indonesia adalah sebuah bangsa yang mengaku beragama, tetapi setiap hari dan setiap malam nilai – nilai luhur agama itu di injak dan diperkosa dengan dipayungi oleh berbagai pembenaran teologis dan kutipan-kutipan sacral.
Bung Hatta mengatakan “lebih baik makan tempe merdeka dari pada makan pizza tapi menjadi budak”, Bung Hatta memberi ketegasan untuk bangsa ini bahwa perbudakan haram hukumnya bagi manusia yang masih sehat akalnya walaupun harus menderita, perbudakan adalah lawan merdeka itu sendiri, tidak ada kemerdekaan jika masih ada perbudakan, perbudakaan gaya baru yang entah sadar atau tidak bagi rakyat yang merdeka
Mengisi Kemerdekaan dengan gerak jiwa merdeka
Setelah membaca kondisi Indonesia, kita harus merasa mempunyai tanggung jawab dalam penyempurnaan kemerdekaan bangsa ini, hari depan bangsa ini sepenuhnya ditangan kita, tidak ada yang tidak terjadi jika kita mau berikhtiar secara tulus dan jujur dalam membenahi dan menata kembali bangsa ini demi kemakmuran, kemanusiaan dan keindonesiaan. Keindonesiaan kita masih banyak stok tokoh yang jujur dan bermutu hanya saja perlu diberi kesempatan tampil dalam gerakan membawa Indonesia raya menuju rakyat sejahtera. Mengisi kemerdekaan, kita harus menyisir ketimpangan dari berbagai dimensi, Pendidikan yang harus bermutu, melumpuhkan koruptor yang menjarah rakyat, membangun daya ekonomi mapan, dengan membangun ketrampilan; baik Pertanian, Industri rumahan, sector perikanan dan ketrampilan lainnya. Kebodohan yang masih menjadi permasalahan bangsa, kebodohan yang membuat kemiskinan dan keterbelakangan, maka kita harus membuka pikiran dan hati untuk memberi empati melalui kebijakan pendidikan yang mencerdaskan rakyat, membangun iklim kestabilan politik, menjaga dan mengontrol jalannya demokrasi tanpa oligargi diskriminasi dan korporasi.
Ruh pancasila sebagai Postulat dan menjadikan idealisasi gerakan penyempurnaan kemerdekaan yang telah dirumuskan oleh pikiran bung Karno ini, sangat penting penterjemahan nilai pancasila sebagai nilai moral pembangunan bangsa, haruslah disadari oleh seluruh rakyat Indonesia terutama elite bangsa yang memegang pusat kekuasaan baik Legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada ayat ke dua pancasila merupakan sikap berbangsa dalam gerak berbagai kebijakan untuk pensejahteraan pemerataan pembangunan bangsa tercinta.
Dengan memberi kesadaran partisipatif seluruh anak bangsa untuk menguatkan rasa patriotisme dan nasionalisme dipusat kesadaran otak dan hati, dari rakyat pinggiran sampai masyarakat perkotaan, semuanya yang dalam garis teritorial keindonesiaan untuk selalu mendedikasikan pikiran dan tenaga dalam upaya penyempurnaan kemerdekaan Indonesia dengan cara apapun selagi masih dalam koridor kebenaran yang berbasis pada kemaslahatan. Pada tanggal 17 agustus 2017 HUT RI Ke-70 menjadi moment tepat dalam menapak jejak sejarah menangkap api perjuangan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Perjuangan kita saat ini belum seberapa dibandingkan perjuangan pendahulu tahun 1945 dalam merebut kemerdekaan, jika dahulu pahlawan kita mengorbankan jiwa dan raga demi keamanan dan ketentraman anak cucunya, sampai saat ini kita merasakan ketentraman tanpa penjajahan Imperialis dan hegemonik, maka kita sebagai generasi penikmat hasil perjuangan harus mengisi kemerdekaan ini dengan cara lain walaupun bukan seperti masa lalu, namun ruh pengorbanan dan perjuanganlah yang melandasi semangat bersama dalam pengabdian untuk bangsa tercinta kita. Jhon kennedy mantan presiden amerika serikat pernah mengatakan; Jangan tanyakan apa yang Negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu.,

Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya salah satu kalimat dalam lagu Indonesia raya, siapapun yang menyanyikannya harus dengan penuh khidmat, menghayati dan menyentuh qalbu dalam gerak membangun jiwa pemberani, jiwa pengabdi, jiwa berdedikasi, jiwa berdemokrasi dan jiwa merdeka yang penuh percaya diri, namun ini tidak cukup harus dilanjutkan dengan membangun badannya, membangun badannya dalam memaknai tidak ada yang diam melihat keterbelakangan, ketimpangan, kensenjangan, kebodohan, kemiskinan dan kita harus bergerak membangun peradaban dan keadaban tanpa penindasan. Kita bukan sekedar bercita-cita tanpa makna tapi kita sedang mengejar cita-cita yang akan membawa makna bagi bangsa kita, membangun merdeka dalam dimensi kemanusiaan harus dilakukan oleh manusia yan tulus dan jiwa yang bersih.
DIRGAHAYU RI KE 72

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *