PRAKSIS DEMOKRASI DAN AMBISI KUASA

Irwanto : Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.{26}Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”{27}. (Q.S. Ali Imran [3]: 26-27)

Wacana demokratisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan serentak, saat ini sedang hangat-hangat. Mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Warna-warni Pilkada pun penuh dengan aneka peristiwa, ada yang mulus dan sukses, dan ada yang hancur-hancuran dan diwarnai permusuhan, pembunuhan, pengerusakan dan pertikaian, sehingga akhirnya menjadi anarkisme politik.
Gagap dalam berdemokrasi merupakan kata yang pas, karena sejak “kran” demokrasi dibuka, banyak manusia Indonesia yang merasa dirinya palinga benar dan paling bersih. Dan semenjak zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dulunya menabuh genderangan “penggayangan” koruptor (baca: tikus berdasi) sampai kepada Presiden Joko Widodo, banyak kasus yang bermunculan, seperti penyelewengan dana reboisasi, Dana Abadi Umat (DAU), korupsi di KPU, menggelembungnya anggaran pembelian helikopter, e-KTP, dan kasus-kasus lainnya. Namun, penyelesaiannya masih pada dataran daerah ibukota negara atau pusat, sementara di daerah-daerah seperti di desa (baca: terisolir) hampir kasus korupsi Sang Daulat Tuanku (baca: Kepala Daerah) hampir tidak tersentuh sama sekali. Syukur kalau terbongkar kasus korupsi Daulat Tuanku itu tidak dapat disidangkan secara nasional di Pengadilan Pusat Jakarta, supaya ini menjadi pelajaran bagi Sang Daulat Tuanku di daerah-daerah lainnya. hal tersebut menghindari kongkalikong antara Sang Daulat Tuanku dengan kepemimpinan gaya “Firaunnya” untuk berlaku curang, seperti membeli “sekarung” uang kepada “oknum” jaksa, sebuah mobil mewah kepada “oknum” Hakim di PN dan PTN dan “pelicin” menghilangkan kasus bagi “oknum” Polisi.
Berbicara demokratisasi di daerah mungkin membuat masyarakat mengurut dada, karena warisan budaya koruptor sudah menjamur dari tingkat RT, kades, lurah, camat, bupati/walikota, dan gubernur, sampai lembaga tinggi dan tertinggi negara. Secara kasatmata dan faktual dapat disaksikan bagaimana Pak RT memotong subsidi BBM atau Kades yang memanipulasi Raskin (beras bagi fakir miskin), begitu juga dengan camat dan istri camat yang “menyunat” uang ADD (dahulu namanya Bandes atau bantuan desa) dari para kades dan istri kades (maksudnya uang untuk kegiatan PKK). Nah, wajarlah terjadi gontok-gontokan antarwarga masyarakat ulah neopotismenya Pak RT dan Pak Kades dalam menyalurkan subsidi BBM. Dan yang lebih lucu dan ironi lagi MPR/DPD dan DPR Yth. di Senayan justru dapat “parsel” alias THR (Tunjangan Hari Raya) yang kelewat tinggi, yaitu Rp 10 juta per-anggota dewan, padahal gajinya sudah Rp 40 juta perbulannya (2004). Sungguh mereka sudah kehilangan sensitivitas kemanusiaan. Mengapa ini terjadi? Karena semua bangsa Indonesia sudah menjadi “pengkhianat bangsa”, yang dimotor oleh kaum intelektual. Setiap tanggal 17 Agustus kita pura-pura mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini, tapi justru kita menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri.
Lihatlah, siapakah yang dijuluki koruptor? Orang Belandakah, yang pernah menjajah negeri ini? Atau orang Jepangkah, yang pernah juga menjajah ini? Tapi adalah para “anak durhaka” kepada Ibu Pertiwi yang telah mengotori Sang Merah Putih, darah anak negeri ini tidak merah lagi, tapi sudah menjadi “darah hitam”, karena yang dimakannya adalah hasil korupsi dan membunuh, hatinya tidak putih lagi, karena paradigma bangsa telah diubah dengan membangun badan bukan membangun hati dan jiwa terlebih dahulu; lihat di mata masyarakat umum lebih menghormati dan mencintai pejabat yang kaya dari hasil korupsi dengan segala “pernak-pernik”nya, seperti mempunyai villa, mobil mewah, rumah yang megah, uang melimpah, istri yang bertambah ‘wah’, sering mengadakan festival yang ‘maha’ wah, sedangkan yang miskin yang jujur, ikhlas, sederhana dan sopan justru diasingkan dan dianggap hina.
Mencari Pemimpin Berkarakter Akhlakul Karimah
Pilkada bukanlah hura-hura untuk menghabiskan dana untuk memilih orang yang tidak bermoral untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi Pilkada adalah sarana “seleksi” untuk mencari pemimpin yang benar-benar ber-akhlakulkarimah. Seperti ikan kalau busuk adalah dari kepalanya. Dan, pemerintah apabila pemimpinnya “busuk” dapat dipastikan bawahnya juga “busuk”, seperti “bias” korupsi yang terjadi dari lembaga tinggi di pusat sampai ke tingkat RT di kampung. Memang banyak calon pemimpin yang “menutup malu” dengan berbagai “jurus” seperti rajin ke masjid menjelang Pilkada, berkunjung ke pelosok desa, dan untuk menutup aib korupsinya ia banyak menyumbang untuk panti asuhan, masjid, pesantren, dan lembaga sosial supaya mendapat “stempel” sebagai orang yang dermawan. Dan yang ironis adalah paginya “ketawi-ketiwi” dengan masyarakat yang dikunjungi, sedang malamnya “bermesum-ria” dengan “kupu-kupu malam”, serta “mencekik” miras dan narkoba. Hal tersebut bukan hanya perilaku Sang Daulat Tuanku tetapi juga perilaku “oknum” wakil rakyat.
Hal tersebut harus menjadi muhasabah (introspeksi diri) bagi warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada langsung. Salah memilih pemimpin justru yang lahir adalah Sang Daulat Tuanku yang bergaya “Firaun”, “Qarun”, “Musolini” dan “Hitler”; yang dikejarnya dalam Pilkada langsung adalah untuk berkuasa penuh (“Firaun”) untuk menumpuk kekuasaan sampai mati bersama harta ke dalam perut bumi (“Qarun”), untuk menindas pers dan aktivis yang kritis (“Mosolini”), dan untuk membunuh para pembangkang (“Hitler”).
Dari konteks di atas, sudah saatnya memilih pemimpin daerah yang ber-akhlakulkarimah. Sebab, apabila pemimpin mengandalkan kecerdasan intelektual (IQ) maka ia akan berperilaku seperti “Firaun” dan “Qarun”. Dan apabila ia memiliki kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ), maka ia akan menjadi penipu dan “pengkhianat bangsa” seperti “Mosolini” dan “Hitler”. Dan pemimpin yang harus dipilih adalah yang ber-akhlakulkarimah yang mempunyai kecerdasan inteletual (IQ), yaitu mempunyai wawasan yang luas dalam pemerintahan dan masyarakat, mempunyai kecerdasan emosional (EQ), yaitu yang dikenal dengan ketokohan, kefiguran, kejujuran, dan kebersahajaan oleh masyarakat luas, bukan yang bergaya hidup mewah. Tapi figur yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ), yaitu transendental (amar ma’ruf nah munkar dan tu’minunabillah; menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah), yang ditunjukkan dengan akhlakulkarimah seperti shidiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathanah (cerdas, cermat dan teliti) dan tabligh (menyampaikan dengan bening hati).
Sebagaimana diketahui, bahwa “sapu” yang kotor tidak dapat membersihkan “lantai” yang kotor. Disinilah urgennya akhlakulkarimah bagi pemimpin, karena banyanya “piring kotor” tidak mungkin dapat dibersihkan oleh orang yang tangannya kotor atau sama-sama meninggalkan “piring kotor” saat menjabat, baik dilegislatif maupun eksekutif. Disinilah, kekritisan masyarakat harus berperan dalam memberikan penilaian final terhadap kandidat yang akan diusung dalam Pilkada langsung. Kesalahan dalam menentukan pilihan akan menjadi kesengsaraan lima tahun berikutnya. Jangan sampai pemimpin yang berkarakter seperti “Firaun”, “Qarun”, “Musolini” dan “Hitler” yang memimpin daerah. Karena apabila itu terjadi, tunggulah “bait-bait kematian” bagi sebuah demokrasi dan peradaban.
Pilkada Langsung dan Peranserta Masyarakat serta Pers
Peranserta masyarakat dalam Pilkada langsung adalah sangat penting sekali, karena momen Pilkada adalah beralihan dari sebuah “rezim” ke pemerintahan yang berikutnya yang akan melanjutkan program kegiatan yang berkelanjutan, yang sesuai dengan janji-janji kampanye sang kandidat dan tim kampayennya sebelum mereka terpilih.
Dalam sistem demokrasi yang baku diterapkan, bahwa suara seorang profesor sama dengan suara orang awam, maka dalam Pilkada langsung yang dihitung adalah jumlah suara bukan siapa yang memberikan suara, hitung kepala bukan hitung isi kepala. Disinilah diperlukan kejelian dalam menentukan pilihan. Kejelian itu bisa diwujudkan dengan mempelajari biodata para kandidat atau riwayat keluarganya, maupun riwayat hidupnya secara mendetil. Seorang pemimpin yang bersih dan peduli tentu dapat dilihat dari bagaimana hubungan ke-sakinah-annya dalam keluarga, seperti: keharmonisan dalam rumah tangga, tidak terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal, ke-marhamah-annya dalam hubungan dengan masyarakat, seperti memiliki yayasan pendidikan, aktif dalam organisasi keagamaan dan sosial, serta dikenal ketokohannya oleh masyarakat luas. Bila analisa itu bisa dilakukan, maka tampaklah siapakah “Tokoh yang Menokoh” yang dikenal dari lapisan bawah hingga ke lapisan atas, dari orang awam sampai kaum intelektual. Bukan “Tokoh-tokohan”, yang masak “karbitan’ (cepat masak cepat pula busuknya) yang kasak-kusuk saat Pilkada langsung. Adapun “Tokoh yang Tak Kokoh” (alias politisi busuk) yaitu yang pernah mengumbar janji-janji palsu sebelum menjadi pejabat, baik saat kampanye di lapangan, di gedung, di dalam masjid maupun di majelis taklim. Sehingga massa yang memilihnya tertipu oleh mulut manis berbusa nan berbisa (menaman tebu di ujung bibir).
Peran pers (surat kabar dan elektronik serta media sosial) sangat penting dalam mensosialisasikan kandidat. Supaya masyarakat diberikan penjelasan dan pemahaman plus dan minusnya sang kandidat yang muncul. Dan hendaknya para pers tidak hanya menjadi “panitia” yang mengusung satu kandidat hanya untuk mencari dan mendapatkan “amplop.” Pers harus menggunakan fungsi sebagai dunia pengetahuan yang mencerdaskan masyarakat. Peran Pers sangat urgen karena ”oknum” wartawan juga sering menutupi “air comberan” (kasus KKN sang pejabat), sehingga seakan-akan kandidat yang “berwajah tanpa dosa” itu adalah bersih dan peduli dengan masyarakat. Hanya dengan menaburkan yang Rp 5 juta per masjid, majelis taklim, karang taruna, perkumpulan ojek dan organisasi lainnya. Pada hal itu semua adalah “penutup comberan” yang menjadi sarang “nyamuk” (pejabat) yang akan menghisap darah rakyatnya, mungkin lewat penyunatan, penggelembungan dana, maupun pembuatan data fiktif lainnya. Maka wajarlah masyarakat mendapatkan penyakit “demam berdarah” ulah karena “gigitan” dari “nyamuk”, seperti emosi massa atas ketidakadilan dalam pembagian subdisi BBM, Raskin, dan sebagainya. Jadi, peranserta masyarakat dalam Pilkada langsung sangat penting. Sudah saatnya menjauhi sistem “politik busuk” yang menentukan pilihan berdasarkan baju kaos, rompi, topi, dan uang yang diberikan oleh tim kampanye kandidat. Hal tersebut akan merusak tatanan kehidupan untuk perkembangan peradaban selanjutnya. Karena sang kandidat yang dipilih itu akan membuat daftar pengeluaran dan akan mengambil ganti rugi atas pengorbanan harta seperti untuk menyediakan kaos, rompi, topi dan uang yang telah diberikan. Maka fokusnya bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi justru menyengsarakan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah “kebulatan tekad” yang sering dimotori oleh “tokoh-tokohan”, baik yang mengaku sebagai tokoh ulama, adat, cendekiawan, pemuda dan wanita. Karena sarana merekayasa di atas kertas hanya menjadi “macan kertas” yang belum tentu menggambarkan keadaan secara riil dalam masyarakat. Yang penting adalah bagaimana melakukan komitmen politik dengan “kebulatan tekad” baik untuk memajukan daerah dengan menentukan pilihan pada kandidat yang bersih dan peduli serta ber-akhlakulkarimah. Supaya betul-betul “bulat air di pembuluh dan bulat kata dengan mufakad serta bulat hati dengan i’tikad.” Bukan sebaliknya, “bulan air di paralon dan bulat kata di mikrofon.”
Keluhuran Para Politisi dan “Pecundang” yang Bijaksana
Pandangan banyak orang, politik adalah kotor, karena dalam dunia politik yang sering terjadi adalah “menyikut kawan seiring”, “menohok teman dari belakang”, “menggunting dalam lipatan”, “telunjuk lurus kelingking berkait”, “lain di mulut lain di hati”, dan “pandai menanam tebu di bibir”, serta “pandai bermain berminyak air.”
Sebenarnya hal di atas lebih tepat disebut “terorisme politik”. Karena yang dikedepankan adalah “keperkasaan” sehingga rela ‘memporak-porandakan’ rumah kawan seilir-semudik saat ingin mencapai “kursi empuk”. Menggunakan money politic supaya tetap disebut “raja-diraja” yang mampu memecahkan “mitos” selaku Daulat Tuanku ‘menyantuni’ pihak yudikatif dengan uang dan hadiah mobil mewah untuk menutupi kasusnya serta menutup mulut dewan legislatif supaya visi dan misi politiknya diterima, ekonominya (mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebenar-sebenarnya) tetap berhasil.
Pada substansinya, politik adalah suci (fitri), karena politik adalah seni (keindahan) dalam memainkan strategis dan taktik. Politik dalam konsep kecerdasan emosional dan spiritual adalah pancaran dari sifat Allah SWT (asma’al-husna), al-‘Adl, yaitu sifat Allah Yang Maha Bijaksana. Sehingga politik dari suara hati yang fitri itu adalah seperti mengambil rambut dalam onggokan tepung (tepung jangan tertumpah dan rambut jangan sampai putus). Inilah yang dipancarkan dari sikap para politisi luhur, yaitu berpolitik untuk meninggikan nilai etika, estetika dan akhlak.
Menurut Moh. Samsul Arifin, Perhitungan suara adalah tahap yang terbilang rawan setiap politik elektroral. Di tahap inilah akan dikukuhkan siapa pemenang dan siapa “pecundang”. Dalam pemilihan umum atau Pilkada langsung, setiap suara dari pemilih (voter) akan menentukan hasil akhir. Sebab, demokrasi, dalam suatu hal, berarti mengorvensi suara (statistik) menjadi mandat alias legitimasi politik. Menengok urgensi perhitungan suara tadi, maka akan jauh lebih aman jika proses perhitungan suara dilakukan dalam waktu secepat mungkin, alasannya adalah: Pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan stakeholder Pilkada mengutak-atik hasil perhitungan suara (baik oleh PPS, Kades, PPK maupun KPU, KPUD). ini adalah cara “terorisme politik” melakukan “manipulasi politik” untuk menggolkan salah satu pasangan kandidat. Bisa saja karena diancam oleh “terorisme politik” maupun karena “pelicin” dari salah satu kandidat. Hal ini harus menjadi perhatian penuh, supaya kasus pengerusakan Kantor Pemerintah dan KPUD tidak terjadi dan supaya kerusuhan antara pendukung tidak terulang lagi.
Kedua, psikologi politik masyarakat pemilihan sendiri yang ingin segera mengetahui hasil Pilkada. Karena keterlambatan pengumuman hasil perolehan Pilkada sering membuat massa pemilih su’uzon (berprasangka negatif) kepada PPS, Kades, PPK, maupun KPU/KPUD. Sebab, dalam pandangan awam, apabila hasil Pilkada diundur-undur, maka mereka menganggap bahwa itu adalah cara penyelewengan Pilkada untuk melakukan penggelembungan suara bagi kandidat yang memberi uang. Ketiga, agar kekosongan “kursi empuk” pemerintah segera diisi. Inilah urgensi melakukan perhitungan suara yang cepat, data akurat dan sistematis. Sehingga masa pemilih ingin segara melihat dan menagih secara faktual janji-janji politik jagonya.
Keempat, pengelenggara Pilkada (KPU/KPUD) taat dengan segera mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Dan apabila ada pengurus dan anggota KPU/KPUD yang terlibat money politic dapat diproses oleh pihak yudikatif.
Sebagaimana disebut sebelumnya, setiap proses elektoral pasti akan melahirkan pemenang dan pecundang (yang duduk di singgasana dan yang duduk merana) di sinilah dibutuhkan kearifan dari segenap pihak khususnya kontestan dan konstituen. Dan sangat perlu ditanamakan jauh-jauh hari sebelum Pilkada langsung dilaksanakan, atau sebelum pesta demokrasi dan “hajatan’ dilakukan. Yaitu sikap siap untuk menang dan sikap untuk kalah (berjiwa besar), dan dalam kampanye selalu mengedepankan kesopanan, kesantunan, keramahan, kedamaian dan ketentraman. Memang secara psikologis, mungkin setiap pihak siap untuk menang, namun apakah mereka juga siap untuk kalah? Apakah mereka memiliki kesiapan mental untuk kalah atau menjadi pecundang? Dan apakah pecundang menerima kekalahan mereka dengan lapang dada? Atau jutsru yang terjadi adalah mereka ‘protes’ atas kekalahan, atau mencari ‘kambinghitam’ yang patut disalahkan atas kekalahan itu. Dan lebih fatal lagi justru kandidat dan tim kampanyenya memprovokasi massa pendukungnya untuk bertindak anarkis (baca: “terorisme politik”), seperti merusak rumah kandidat yang menang, memukul petugas TPS, PPS, saksi kandidat lain, Kades, PKK, maupun anggota KPUD, mengintimidasi massa pendukung kandidat yang menang, merusak Kantor Pemerintah dan KPUD.
Sebenarnya dalam panggung politik yang demokratis, demokrasi sebetulnya tidak hanya memerlukan pemenang yang arif, namun juga membutuhkan pecundang yang sama arif dan bijaksana. Secara matematis, kompetisi politik selalu melahirkan pihak-pihak yang kalah (pecundang atau yang terduduk) lebih banyak ketimbang yang menang. Secara faktual dapat dilihat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada setiap pemilu, dimana ada pasang yang terpaksa menjadi pecundang. Sedangkan dalam pemilu legislatif para pecudang jauh lebih banyak lagi. Maka, tanpa pecundang yang arif dan bijaksana, bukan mustahil sebuah negara terdampar ke jurang anarki (baca: “terorisme politik”). Sebuah jalan yang tidak dikehendaki oleh orang yang menyebut dirinya kaum demokrat sejati. Dan, sering kontestan menjadi momok proses demokratisasi yang disebabkan karena ketidaksiapan mereka untuk kalah. Secara psikologi mereka tidak siap menerima kekalahan secara legowo (lapang dada). Hal tersebut dikarenakan para kandidat yang terlanjur optimis dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya.
Padahal dalam prakteknya, demokrasi mengandung anomali, dalam arti, bahwa hasil proses demokrasi seperti pemilu atau pilkada langsung kadang tidak sesuai benar dengan taksiran atau prediksi, karena dunia politik setiap detik, menit dan jam atmosfirnya bisa berubah, jadi politik penuh perkiraan dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Maka diharapkan kontestan dan konstituen memiliki kesadaran akan hal itu. Dengan cara yang tersebut, mereka (kontestan dan konstituen) akan dicatat sebagai salah satu bagian dari arus besar bangsa ini yang menginginkan demokrasi tegak berdiri di Persada Nusantara Negeri Ibu Pertiwi ini.
Catatan Penting: Kilas Balik dari Pilkada Langsung di Setiap Daerah
Menurut Moh. Samsul Arifin dari Analisa Politik pada Centre for Bureancracy Studien (CBS) Jakarta. Melihat dari hasil Pilkada Langsung di seluruh daerah di Indonesia, maka ada catatan penting dari kilas balik dari Pilkada langsung di setiap daerah, yaitu: Pertama, Incumbent (pejabat lama/pejawat) ternyata masih sulit untuk dikalahkan. Ini apabila ia di mata masyarakat dianggap berhasil membangun daerahnya, bersih dan peduli terhadap masyarakatnya. Kalau tidak maka masyarakat akan mencari figur yang dianggap mampu mereformasi dan membawa daerahnya kepada kemajuan.
Hal di atas bisa saja terjadi apabila kasus korupsi sang pejabat lama (baik bupati/wali kota maupun gurbernur) ditutup-tutupi oleh “oknum” kejaksaan dan pihak pengadilan, serta kemampuan tim kampanye kandidat lama itu “mempoles” informasi untuk menjadi konsumsi massa pemilih, atau dengan trik membakar koran dan surat kabar yang mengemborkan kasus korupsinya yang belum dikenal luas oleh masyarakat awam. Dan, kemenangan pejabat lama dalam Pilkada bisa saja dengan kemampuannya merekrut para PNS, kepala dinas, Kades dan staf desa sebagai tim kampanye. Disebabkan para PNS, kepala dinas, camat, kades, dan staf desa merasa ‘berhutang budi’ dan secara psikologis takut dipecat apabila pejabat lama itu nantinya menang dalam Pilkada. Selain itu juga secara psikologis masyarakat yang lebih suka kepada “politik-ekonomi praktis”, mau memilih kandidat yang memberikannya sembako, kaos, topi dan atribut kampanye. Walaupun dia harus dizalimi selama lima tahun masa jabatan bupati/walikota atau gurbernur, ulah sekeping rupiah, sehelai baju kaos, sebuah rompi dan satu topi, rusak harapan besar dan dizalimi selama lima tahun.
Apabila kandidat dari pejabat lama tidak bermoral, baik ia pernah duduk sebagai gurbernur, bupati/wakilbupati, walikota, sekda, kepada dinas dan sebagainya, yang tidak mempunyai prestasi dalam membangun daerah. Justru ia membangun “kerajaan-bisnis” dari hasil korupsi dan melakukan korupsi “jamaah” semasa menjabat serta “perselingkuhan” elit penguasa (eksekutif, legislatif dan yudikatif), ini apabila diketahui oleh masyarakat luas. Maka masyarakat yang cerdas akan memfigurkan kandidat yang dikenal ketokohannya yaitu bersih dan peduli. Kedua, dalam menetapkan pilihannya warga masyarakat umumnya belum mengandalkan rasionalitas. Mereka masih disetir oleh tokoh masyarakat (seperti: “tokoh-tokohan” ulama, adat, cendekiawan, wanita dan pemuda) serta aspirasi komunal (seperti membuat pernyataan sikap bersama/ “dadakan”) dengan mengatasnamakan tokoh ulama, adat, majelis taklim, pondok pesantren, dan komunitas lainnya, hanya untuk mendapatkan sekeping rupiah dari kandidat. Ulah sekeping rupiah rusak peradaban untuk lima tahun. Terjadinya hal tersebut dikarenakan kultur daerah yang masih agraris yang lebih mendominasi nalar dan cara berpikir serta sikap warga setempat yang “politik-ekonomi praktis”. Yang lebih percaya dengan pernyataan “ketokoh-tokohan” daripada mempelajari riwayat hidup kandidat, silsilah keluarga kandidat, maupun membaca surat kabar atau koran yang kritis. Oleh karena itu, figur “tokoh-tokohan” Kiyai, Tengku (Anjengan), Pemangku, Depati dan “tokoh-tokohan” masyarakat lainnya tetap memegang kendali dalam mempengaruhi suara masyarakat pemilih Pilkada, sebab masyarakat belum kritis dan cerdas dalam menentukan hak pilihnya, karena ia menyamakan hatinya dengan “tokoh-tokohan” yang mempengaruhinya.
Ketiga, popularitas seseorang kandidat lebih menentukan arah suara warga masyarakat pemilih Pilkada daripada integritas akhlakulkarimah sang kandidat. Secara kasatmata dan dapat dilihat, bagaimana kandidat yang koruptor yang hanya diketahui kalangan elit pemerintah lebih populer pada kalangann massa pemilih yang awam. Karena ia mampu mengemas isu, menabur baju kaos, rompi, topi, kalender dan uang sebanyaknya. Dan untuk menutupi opini korupsinya, sang kandidat bersikap “dermawan” selama Pilkada; membantu pembangunan masjid, mushalla, majelis taklim, tukang ojek dan komunitas lainnya. sehingga kandidat tersebut populer dengan “kedermawannya” walaupun sumbangan itu dari hasil korupsinya. Sementara kandidat yang ber-akhlakulkarimah justru pasrah karena ia hanya mempunyai akhlakulkarimah, namun belum populer di tengah massa pemilih. Dan, integritas akhlakulkarimah akan mendapatkan dukungan besar massa pemilih, apabila mampu mengemas isu perubahan kritis serta cerdas dalam menentukan pilihannya.
Keempat, angka golongan putih (golput) cukup tinggi. Golput yang dimaksud adalah warga masyarakat yang sengaja atau tidak sengaja tidak ikut memilih dalam sesi pencoblosan Pilkada langsung. Hal tersebut mungkin saja karena kurangnya sosialisasi Pilkada langsung di daerahnya atau masyarakat itu sendiri yang kurang antusias dengan momen demokrasi langsung di daerahnya. Dan, secara psikologis bisa saja apatisme warga masyarakat dan adanya golput itu dikarenakan setiap ganti gubenur, bupati/walikota, sekda dan pejabat lainnya, justru korupsi, kolusi dan neopotisme kian parah dan perubahan itu hanya sekedar jargon untuk menarik perhatian massa pemilih (seperti iklan kecap manis nomor satu atau Oli Top One). Ataupun massa pemilih yang takut menggunakan hak pilihnya, karena pada masa orde baru dulu mereka sering diancam untuk memilih parpol tertentu atau memilih caleg tertentu. Sehingga mereka lebih mau bekerja di sawah, ladang, ke laut dan ke pasar daripada menggunakan hak pilihnya pada Pilkada langsung.
Era demokratisasi ini warga negara seharusnya mentukan pilihan berdasarkan pilihan hati nurani dan memilih kandidat yang memiliki akhlakulkarimah, track record yang bersih dan peduli kepada daerah meskipun kandidat itu tidak dilahirkan di daerah itu. Karena Pilkada bukan untuk menunjukkan primordialisme (asal suku, daerah, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya). Tetapi Pilkada adalah wahana untuk membangun demokasi, yaitu “Bersama dalam perbedaan dan berbeda dalam bingkai persatuan.”
Sebagai umat, tentu figur kader umat yang berwawasan Qur’ani dan bersikap Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara menjadi pilihan yang tepat untuk menata pemerintahan, sehingga apabila karakter akhlakulkarimah dimiliki akan mampu membawa masyarakat ke arah kesejahteraan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *