Revitalisasi Peradaban Umat dan Bangsa

By : Irwanto, Reformasi sudah lama berlalu, mungkin kalimat itu yang sering mengaung dan berdenting di telinga pada 18 tahun yang lalu. Banyak pula orang yang mengkambinghitamkan reformasi dengan melegalkan penjarahan, kerusuhan, dan segala bentuk konotasi miring lainnya, sehingga terjadi krisis ekonomi, politik, budaya, serta krisis multidimensi lainnya.

Sungguh sangat naif kalau kran reformasi yang telah dibuka justru malah berupaya untuk menutupnya kembali. Disinilah awal mulai bermuhasabah (instrospeksi diri) apakah reformasi yang salah atau manusianya yang keliru menterjemahkan makna reformasi itu sendiri?

Reformasi yang Tertunda

Meminjam istilah Ahmad Syafii Maarif, Indonesia ini adalah Negeri yang Tak Putus Dirundung Malang. Secara kasatmata dapat disaksikan musibah yang datang dan pergi silih berganti. Mulai dari Aceh yang bersimbah darah dulunya, disambut dengan Ambon yang tak tentu arah, Poso yang rusuh bagaikan api dalam sekam, dan sampai kepada tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Serta deharmonisasi hubungan antara pemilik modal dengan penggarap seperti peristiwa Masuji (Lampung dan Sumsel), serta ditambah dengan penyelesaian masalah yang tidak harmonis, seperti peristiwa Bima, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Baik konflik vertikal maupun horizontal. Maka wajar kalau Indonesia kini adalah negara yang tertatih-tatih, dan perlu pemimpin bangsa yang terbaik, yaitu pemimpin yang jujur, bersih, cerdas, berani dan amanah untuk memimpin negeri ini.

Perlunya karakteristik pemimpin bangsa yang jujur dikarenakan selama ini selalu berkelidan dalam sebuah kebohongan kolektif seperti laporan ABS (Asal Bapak Senang) sehingga amat sedikit yang bersifat jujur dan sebuah sistem kebohongan yang masif. Dan, sudah saatnya kejujuran memimpin negeri ini! Tanpa dikatomi sektarian dan primodialieme.

Kalau kembali dari kilas balik pada era reformasi dahulu, bahwa Amien Rais dan para aktivis mahasiswa yang telah memperjuangkan terbukanya kran reformasi. Namun sangat disayangkan ternyata reformasi itu tertunda. Dan secara kasatmata dapat dilihat bagaimana para “penyanyi” yang bergulat dalam setiap kompetensi Pilpres, Pileg dan Pilkada justru yang muncul adalah pemain lama yang melantunkan ‘lagu lama senandung baru’. Yaitu orang yang pernah mengotori “piring” bangsa ini. Yakni mereka yang selalu mempertahankan status quo dan rezimnya. Maka wajar kalau banyak pejabat (oknum Gubenur, Bupati/Walikota) dan pimpinan serta anggota yang legislatif yang tersandung kasus korupsi, narkoba, perselingkuhan, dan amoral lainnya.

Untuk itu kaum reformislah yang akan melanjutkan reformasi yang tertunda ini seharusnya. Maka seluruh komponen masyarakat untuk segera menggerakkan reformasi yang tertunda. Apapun strata sosial; baik petani, pedagang, buruh, nelayan, pengusaha, pegawai negeri sipil, seniman, politisi bermoral dan seluruh lapisan masyarakat untuk kembali mencerdasi kondisi bangsa yang hampir punah ini. Tapi sayang, polarisasi politik selalu dinamis, manusia sering berpenyakit lupa terhadap masa lalu yang kelam. Maka dengan mudah terbawa arus kekuatan politik yang transaksional.

Fenomena Reifikasi Sosial

Kalau ada sesuatu yang layak diratapi dari bangsa Indonesia ini. Maka yang paling utama adalah kenyataan, bahwa pemimpin yang mau jujur kepada hati nuraninya dan berbicara apa adanya tanpa ditutup-tutupi oleh selimut basa-basi menjadi kurang populer. Bahkan pemimpin yang bersikap lugas terhadap segala penyelewengan, baik korupsi, kolusi maupun neopotisme, menjadi terasing di tengah hiruk-pikuk tuntutan masyarakat terhadap penuntasan semua kasus KKN pada semua level dan lini kehidupan kebangsaan.

Ini adalah merupakan sebuah fenomena reifikasi sosial, yaitu suatu pandangan politik dan kepemimpinan, dimana kebanyakan orang tidak lagi bersandar kepada kualitas moral, amal maupun intelektual tokoh, tetapi masyarakat lebih cenderung mampu tampil kalem, kendatipun dia menjadi lebih populer karena dia mampu ber-action-ria di layar kaca, ketimbang orang yang lugas tetapi sangat menghindari jalan kekerasan. Orang lebih melirik yang aksesorisnya santun, dermawan, berpenampilan dengan simbol agama, daripada orang yang autentik dalam sikap dan perilakunya.

Inilah agenda umat Islam, yakni melakukan kaderisasi kepemimpinan Islam yang mengedepankan wawasan Qur’ani, yang paham antara halal dan haram, memimpin umat kejalan kebenaran, serta keberpihakan kepada kaum dhuafa sebagai wujud emansipasi kemanusiaan rahmatan lil’alamin.

Keadaban Umat dengan Wawasan Qur’ani

Dari pertanyataan di atas, sudah  saatnya untuk melanjutkan reformasi yang tertunda. Karena Khalil Gibran pernah mengatakan, bahwa peradaban dibangun adalah dari mencangkul tanah, menabur benih, menyususn bata dan menganyam rotan. Bukan menjadikan politik sebagai mata pencaharian. Maka “menabur benih” pengharapan pada sosok pemimpin yang madani (civil society), yang merupakan putra terbaik bangsa, yang jujur, bersih, cerdas, berani dan amanah adalah suatu upaya yang harus diperjuangkan dengan serius, sebelum pecundang mengaku sebagai pahlawan di siang bolong.

Manusia adalah produk lingkungannya. Maka sebagai bangsa harus tahu apa dan bagaimana latar belakang  sosok pemimpin pilihan yang merupakan represenatitif dari lingkungan yang melahirkannya. Hal itu seperti tercermin dari historis Nabi Muhammad SAW dimana lingkungan beliau dilahirkan penuh dengan kejahiliyahan. Namun Allah SWT memberikan secercah cahaya harapan baru. Yaitu seorang sosok rasul pilihan yang populer dengan sebut al-Amin, yaitu jujur, bersih, berani, cerdas dan amanah. Dan berdasarkan Kongres Mahasiswa Al-Azhar di Mesir merumuskan, bahwa al-Amin dengan diartikan dengan singkatan JUJUR, yaitu J=Jenius, U=Unggul, J=Jeli, U=Ulet, dan R=Rasional.

Usaha yang maksimal dan profesional yang meliputi sikap Rasulullah SAW seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Sifat dan sikap itulah yang mengantarkan beliau membangun peradaban baru yang disebut dengan Madinatul al-Munawarah, yakni kota yang terang dan tercerahi.

Memang membangun peradaban membutuhkan waktu yang panjang dan mendapat tantangan yang berat. Akan tetapi dari relung nurani yang terdalam haruskah berpaling dari kejujuran dan kebenaran? Ingatlah! Kebenaran dan kejujuran akan tetap tegak di negeri ini. Harus terus berjuang tanpa putus asa untuk melawan kezaliman-humanistik, seperti korupsi, kolusi, dan neopotisme dan ‘perselingkuhan’ elit penguasa lainnya. Dan pasti sampai saatnya akan tiba negeri ini makmur dan sentosa, selama anak bangsa mau berpihak kepada kebenaran dan kaum dhuafa.

Keberpihakan kepada kebenaran dan kaum dhuafa merupakan wujud wawasan Qur’ani. Sebab kebenaran tidak hanya membahana dalam kitab suci belaka, akan tetapi harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata. Maka, proses kebangkitan Islam dan Indonesia harus dari wawasan Qur’ani umat Islam tanpa menjauhkan diri dari kitab sucinya. Karena al-Qur’an sebagai kitab suci telah menghimpun aturan tentang tata kehidupan manusia dalam kemasyarakatan, kemanusiaan, kebudayaan, dan lain-lain. Berwawasan Qur’an bukanlah ayatisasi atau sabdaisasi, akan tetapi mengedepankan nalar Qur’ani dan memahami etika Qur’an, serta menangkap spirit Qur’an dan Hadits Rasulullah terhadap suatu peristiwa. Sehingga akan muncul akhlak Qur’ani yang autentik dalam kehidupan nyata.(prd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *